Kebijakan Ekonomi Singapura | Makalah Kepasifikan

Bab 1 Pendahuluan

A.   Latar Belakang Masalah

Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwadi Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional.Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.

Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, danKaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monako. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita $511, tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu.  Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Keng Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini.

Economist Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Setelah PDB-nya berkurang -6.8% pada kuartal ke-4 tahun 2009, Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB 17.9% pada pertengahan pertama 2010.

Kemudian, tentang kebijakan perekonomian dan pembangunan singapura adalah pokok pembicaraan dalam makalah ini dimana penjabarannya sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian di kawasan asia pasifik kemudian hubungannya dengan Indonesia dari segi ekonomi.

B.   Rumusan Masalah

1.      Bagamanakah gambaran umum tentang negara Singapura ?

2.      Seperti apakah liberalisasi system perekonomian di Singapura ?

3.      Bagaimanakah budaya politik dan politik pembangunan di Singapura ?

4.      Bagaimanakah konsep perencanaan pembangunan di Singapura ?

5.      Seperti apakah hubungan Singapura dengan ASEAN dan Indonesia ?

C.   Tujuan Penulisan

1.      Untuk memberikan gambaran umum tentang Negara Singapura.

2.      Untuk memaparkan tentang liberalisasi system perekonomian di Singapura.

3.      Untuk memaparkan tentang budaya politik dan politik pembangunan di Singapura.

4.      Untuk memaparkan tentang konsep perencanaan pembangunan di Singapura.

5.      Untuk menjelaskan hubungan Singapura dengan ASEAN dan Indonesia.

Bab 2. Pembahasan

A.   Gambaran umum Singapura

1.      Letak geografis.

Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Pulau utama sering disebut Pulau Singapura tetapi secara resmi disebut Pulau Ujong (Melayu: berarti pulau di ujung daratan (semenanjung)). Terdapat dua jembatan buatan menuju Johor, Malaysia: Johor–Singapore Causeway di utara, dan Tuas Second Link di barat. Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin dan Pulau Sentosa adalah yang terbesar dari beberapa pulau kecil di Singapura. Titik alami tertinggi adalah Bukit Timah Hill dengan tinggi 166 m (545 kaki).

Singapura memiliki banyak proyek reklamasi tanah dengan tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Hasilnya, daratan Singapura meluas dari 581,5 km² (224.5 mil²) pada 1960-an menjadi 704 km²(271.8 mil²) pada hari ini, dan akan meluas lagi hingga 100 km² (38.6 mil²) pada 2030. Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna, contohnya Pulau Jurong.

2.      Demografi

Jumlah penduduk Singapura memiliki persentase warga asing tertinggi keenam di dunia. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah warga asing dan mereka membentuk 50% sektor jasa di negara itu. Kebanyakan berasal dari Cina, Malaysia, Filipina, Amerika Utara, TImur Tengah, Eropa, Australia, Bangladesh dan India. Negara ini merupakan yang terpadat kedua di dunia setelah Monako. Menurut statistik pemerintah, jumlah penduduk Singapura pada 2009 sebanyak 4,99 juta jiwa, 3,73 juta jiwa di antaranya merupakan warga negara dan penduduk tetap Singapura

3.      Sejarah Singapura.

Singapura memainkan peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah menjadi pelabuhan yang amat strategis mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945.

Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963 Singapura telah bergabung denganTanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1965.

Pada 16 September 1963, Inggris setuju untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan PersekutuanTanah Melayu supaya Federasi Malaysia dapat dibentuk. Selepas menyertai Malaysia, partai politik utama Singapura yaitu People's Action Party memenangi Pemilu Singapura. Tindakan PAP yang sering menyuarakan ketidakpuasan mengenai keistimewaan kaum Bumiputera.

Banyak anggota United Malays National Organisation mendesak Pemerintah Federasi supaya menangkap Lee Kuan Yew. Jadi pada 7 Agustus 1965, Tunku Abdul Rahman Putra membuang Singapura dari Malaysia. Banyak rakyat Malaysia mengganggap tindakan Tunku Abdul Rahman ini sebagai satu kerugian karena menurut mereka banyak lagi cara lain untuk menjaga keamanan Singapura.

Pada masa inilah terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. 3 marinir Indonesia, yakni Harun Thohir, Usman Janatin, dan Gani bin Arup meledakkan MacDonnald House di Singapura pada tahun 1965. Mereka melarikan diri, namun 2 orang di antara mereka, yakni Harun dan Usman dapat ditangkap dan 3 tahun kemudian dihukum gantung meskipun Indonesia sudah memintakan pengampunan, sebab pada tahun 1968 itu Presiden Soekarno sudah jatuh dan digantikan Soeharto yang pada saat itu didukung Negara Barat yang tidak perlu dikhawatirkan Lee Kuan Yew.

Selepas keluarnya dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai kuasa perdagangan dunia. Banyak fasilitas dan kemajuan dicapai semasa pemerintahan Lee Kuan Yew. Pada tahun 1990, Lee Kuan Yew mundur dari politik dan memberi kuasa pemerintahan kepada Goh Chok Tong. Pada tahun 2004 pula, Goh Chok Tong meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri dan memberi jalur kepada anak Lee Kuan Yew yaitu Lee Hsien Loong untuk memerintah.

4.      Pemerintahan.

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai "sebagian bebas" dalam "laporan Freedom in the World" dan The Economist menempatkan Singapura pada tingkat "rezim hibrida", ketiga dari empat peringkat dalam "Indeks Demokrasi".

Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen. Pemilihan parlemen di Singapura, dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak undang-undang pemilihan parlemen diubah tahun 1991. Anggota parlemen (MP) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konsituensi Perwakilan Kelompok (GRC).

Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh transparency international.

Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan india britania, dan meliputi banyak elemen hukum umum inggris, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan.

Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman corporal yudisial dalam bentuk pencambukan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi. Singapura juga memiliki hukuman mati wajib untuk pembunuhan tingkat pertama, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api. Amnesty International mengatakan bahwa "serangkaian klausa dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang dan Undang-Undang Pelanggaran Senjata Api berisi dugaan bersalah yang bertentangan dengan hak dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah dan mengikis hak pengadilan yang adil", dan memperkirakan bahwa Singapura memiliki "kemungkinan tingkat eksekusi tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya". Pemerintah menyatakan bahwa Singapura memiliki hak berdaulat untuk menentukan system yudisialnya dan memaksakan sesuatu yang dianggap sebagai hukuman yang pantas. Pemerintah memiliki sengketa dalam beberapa poin laporan Amnesty. Mereka berkata bahwa dalam lima tahun sampai 2004, 101 warga Singapura dan 37 warga asing telah dieksekusi, semuanya kecuali 28 orang disebabkan oleh pelanggaran obat-obatan terlarang.  Amnesty menyebutkan 408 eksekusi antara 1991 dan 2003 dari pemerintah dan sumber lain dari jumlah penduduk sebanyak empat juta jiwa.

Sebuah survei oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) mengenai eksekutif bisnis ekspatriat bulan September 2008 menemukan bahwa orang-orang yang disurvei menganggap Hong Kong dan Singapura memiliki sistem yudisial terbaik di Asia, dengan Indonesia dan Vietnam yang terburuk: sistem yudisial Hong Kong diberi skor 1.45 dalam skala (0 untuk terbaik dan 10 untuk terburuk); Singapura dengan skor 1.92, diikuti Jepang (3.50), Korea Selatan (4.62), Taiwan (4.93), Filipina (6.10), Malaysia (6.47), India (6.50), Thailand (7.00), China (7.25), Vietnam (8.10) dan Indonesia (8.26). PERC memberi komentar bahwa karena survei ini melibatkan eksekutif bisnis ekspatriat daripada aktivis politik, kriteria seperti kontrak dan perlindungan IPR lebih ditekankan: "persepsi umum ekspatriat adalah bahwa politik setempat tidak memenuhi cara hukum perdagangan dan kriminal dilaksanakan". PERC mencatat bahwa nilai teratas Singapura dalam survei tersebut tidak termasuk aktivis politik yang mengkritik Partai Aksi Rakyat (PAP) karena menggunakan pengadilan untuk membungkam kritikus.

Pada November 2010, sebuah pengadilan Singapura memberi hukuman penjara enam minggu kepada penulis Britania, Alan Sheldrake atas penghinaan terhadap pengadilan dalam bukunya, "Once A Jolly Hangman: Singapore Justice In The Dock", berdasarkan wawancara dengan bekas eksekutor pengadilan dan kritik terhadap hukuman mati di negara ini.

B.   Liberalisasi perekonomian di Singapura.

Alasan Singapura melakukan liberalisasi ialah karena negara Singapura sejak awal melakukan keterbukaan, rasa ketidak amanan adalah argumen penting yang membuat pemerintah Singapura tetap ikut aktif berpartisipasi mengamankan kepentingan ekonomi politiknya. Salah satunya disebabkan karena kondisi Singapura sebagai negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam. Dalam argumentasi Joseph Nye, kekuatan yang diandalkan Singapura adalah kekuatan ekonomi sebagai Soft power. Ini dibuktikan pada kemampuan Singapura tumbuh sebagai negara-kota yang mempunyai kemajuan ekonomi yang tinggi, dan mampu untuk memperjuangkan kepentingannya diperundingan multilateral. Soft power ini digunakan Singapura untuk menjaga keberlangsungan keamanan ekonomi politiknya.

Mengadopsi pemikiran Christoper M. Dent, upaya pemerintah Singapura dalam melakukan liberalisasi dan negosiasi multilateral adalah untuk menjaga supply security, market access security, Finance-credit security, dan techno-industrian capability security

                Pertama adalah Supplay Security sebagai negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam, pasokan sumber daya sebagai sumber produksi Singapura adalah dari negara lain. Kondisi ini membuat Singapura harus terus menjaga hubungan dengan negara-negara yang terdekat yaitu dengan Asia Tenggara. Maka Asia Tenggara merupakan kawasan yang penting bagi keamanan pasokannya. Lewat AFTA, Singapura dapat mengupayakan hilangnya hambatan ekspor dari negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia sebagai distributor sumberdaya utama bagi Singapura. Selain itu terbuka kesempatan untuk menanamkan investasi industri Singapura yang mengelola sumberdaya alam di negara tetangga. Isu pasokan air dan minyak merupakan isu yang selalu mencuat dalam negosiasi Singapura dengan negara tetangga. Upaya ekspansi jangkauan Singapura ke Batam dan Johor misalnya lewat penanaman investasi adalah salah satu upaya untuk mengamankan pasokan sumber daya itu. AFTA dan WTO mewajibkan lingkup investasi yang bebas. Pasokan mencari kebutuhan dasar ini juga menggerakkan Singapura mencari sumber-sumber yang lebih mudah untuk memasok sumber daya ke Singapura.

Kedua adalah market access security, atau keamanan akses pasar. Dalam penjabaran sebelumnya mengenai area kepentingan Singapura di kedua level yaitu multilateralisme global dan regional, selalu dinyatakan bahwa kepentingan Singapura adalah memperoleh kepastian akses pasar bagi industri domestiknya. Singapura sangat bergantung kepada pedagang terutama ekspor manufaktur dan jasa, maka akses pasar ini sangat penting. Kekhawatiran Singapura adalah jika negara-negara maju menutup jalur masuk ekspor Singapura, maka akan berdampak resesi ekonomi dalam negeri. Bagi Singapura ASEAN merupakan pasar baru bagi produksi industrinya. Alasannya beberapa negara ASEAN mempunyai potensi ekonomi yang besar dan

akan menghasilkan tingkat konsumsi yang besar. Upaya untuk memperoleh keamanan akses pasar diupayakan pemerintah Singapura tidak hanya dari negosiasi kepentingan Singapura dikerangka kerjasama global dan regional. Singapura juga aktif mengadakan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang dianggap memberikan keuntungan besar. Singapura juga menjalin

Kerjasama perdagangan bebas bilateral selain dengan Indonesia antara lain dengan New Zeland pada Agreement betwen New Zeland and Singapore on a Closer Economic Parthnership (ANZSCEP).

Ketiga adalah Finance-credit security ini berhubungan dengan bagaimana Singapura manjaga keamanan finansialnya dalam linglup eksternal. Sebagai negara kecil yang rawan akan goncangan keuangan, Singapura mengandalkan cadangan devisa yang besar, serta sehatnya perekonomian dalam negeri. Didalam perundingan multilateral, area kebebasan investasi membuat Singapura merasa yakin dapat meningkatkan keamanan finansial dengan mengadakan investasi besar-besaran di luar negeri. Dengan menyepakati TRIMs di WTO dan AIA di ASEAN, menunjukkan besarnya kepentingan Singapura di sektor investasi. Investasi tidak hanya investasi langsung tapi juga meliputi investasi portopolio yang dapat meningkatkan cadangan

devisa.

Terakhir keempat adalah techno-industrian capability security, ditujukan pada industri-industri Singapura sejak awal. Singapura ingin memajukan industri yang bersifat teknologi tinggi dan pengetahuan Knowledge-Based Economy (KBE) sebagai industri utama. Program regionalisasi GLC (goverment linked corporation) adalah cara untuk mendapatkan akses teknologi. Cara ini ditempuh melalui negosiasi multilateral atau bilateral dengan negara-negara maju umumnya pada komoditas elektronik. Upaya pemerintah untuk memajukan industri ini dilakukan dengan investasi GLC di negara-negara maju, seperti yang dilakukan Singtel.

Ada tiga karakteristik dalam menerapkan langkah-langkah kebijakan ekonomi

Singapura menurut Ralph Bryant:

● Pemerintah Singapura akan selalu meningkatkan lokasi aktifitas financial Singapura, antara lain untuk mengupayakan Singapura menjadi pusat finansial di kawasan.

● karakter kedua adalah adanya upaya untuk menjaga satu perbedaan insentif dan hambatan antara urusan finansial domestik dan internasional. Ini yang disebut dengan ‘pagar pemisah’. Pagar pemisah ini melindungi beberapa aktifitas finansial domestik dari gangguan eksternal terutama transaksi internasional yang penggeraknya dapat menggoyang ekonomi Singapura. Pertimbangan awal dari diadakannya pagar pemisah ini adalah untuk mengisolasi ekonomi domestik dengan ekonomi dunia. Pertimbangannya adalah sebagai negara kecil yang sangat terbuka pada awalnya, yang mau tidak mau harus berhati-hati dalam segala perencanaan dan pelaksanaan tindakan ekonomi. Namun kerakter ini tidak dapat diartikan terlalu ketat

menurut Bryant karena tingkat pagar pemisah ini dapat berubah-ubahseiring dengan waktu dan program liberalisasi.

● karakter ketiga adalah adanya keinginan untuk menjamin ketahanan dan kematangan dari kegiatan finansial Singapura. Kebijakan dari Bank Sentral dan institusi finansial lain dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan ini. Motif makro nya adalah menstabilkan sistim finansial secara keseluruhan, dan motif mikro nya adalah melindungi depositor dan investor individualuntuk memainkan peranan dalam mendukung regulasi dan supervisi dari Bank.

Dapat diketahui dari pemikiran diatas bahwa ide politik awalnya Singapura adalah untuk menjadikan posisinya sebagai pusat finansial. Penerapan pagar pemisah ini akan berpengaruh dalam penerapan liberalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan Singapura. Penjelasannya bermula dari adanya perdebatan pagar pemisah tersebut dengan karakter untuk mempromosikan Singapura menjadi suatu pusat finansial. Terkadang pagar pemisah itu sangat terlalu protektif sehingga menghambat keterbukaan dalam proses menuju keterbukaan. Pemerintah Singapura juga dianggap terlalu berlebihan dalam menerapkan pembatasan-pembatasan sehingga membatasi arus masuk institusi finansial asing.

C.   Budaya politik dan politik pembangunan Singapura.

1.      Budaya Politik

Budaya politik di Singapura telah mengalami berbagai pengaruh dari luar terutama pengaruh ketika dijajah oleh kolonial Inggris, sehingga perkembangan sistem politik di Singapura lebih signifikan dan telah mengalami kemajuan daripada Negara lain. Konstitusi Singapura berdasarkan sistem Westminster karana Singapura merupakan bekas jajahan Inggris. Posisi presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Urutan Presiden Singapura adalah: Yusof bin Ishak, Benjamin Henry Sheares, C.V. Devan Nair, Wee Kim Wee, Ong Teng Cheong, dan yang sekarang menjabat adalah S. R. Nathan. Arena politik dikuasai oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. Pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan tumbuhnya penumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. Cara pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada demokrasi yang sebenarnya. Namun, cara pemerintahan tersebut berhasil menjadikan Singapura sebuah negara yang maju, bebas daripada korupsi dan memiliki pasar ekonomi yang terbuka. Para ahli politik menganggap Singapura sebuah negara yang berideologi „Demokrasi Sosialis„. Meskipun begitu Lee Kwan Yew, pendiri dan perancang sistem politik negara Singapura juga telah mengembangkan konsep yang menempatkan nilai budaya sebagai elemen penting dalam sebuah sistem politik. Menurutnya politik berbasis multibudaya tidak akan pas bagi negara dengan masyarakat yang multirasial seperti Singapura. Sebagai konsekuensinya, di Singapura ditetapkan sebuah sistem yang oleh dunia Barat dianggap tidak demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura merupakan “anauthoritarian Confucian anomaly among the wealthy countries of the world” (Huntington, 1991: 302). Hasil pemikiran para pakar umunya menyimpulkan bahwa budaya memberikan pengaruh tertentu bagaimana demokrasi diadopsi oleh berbagai negara (lihat Alagappa, 1996; Fukuyama, 1996; Lipset, 1996; Huntington, 1996: Inglehart, 2000). Berkembang pemikiran nilai budaya sebagai faktor determinan yang menentukan suksesnya ekonomi negara-negara Asia Timur. Tetapi sejak terjadinya krisis ekonomi, argumentasi mengenai keunggulan nilai budaya Asia (Asian values) seakan menghilang. Amartya Sen (2001: 6) mengritik hipotesis Lee Kwan Yew bahwa negara yang didominasi oleh budaya Confucianism mempunyai peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, hanyalah berbasis pada perhitungan empiris yang sporadik dari informasi yang terbatas dan sangat selektif. Kenyataan memang menunjukan negara-negara di Asia dalam membangun sistem demokrasinya lebih banyak mengedepankan gaya demokrasi ala barat seperti Filipina, Korea,Thailand, Taiwan dan sekarang ini Indonesia. Walaupun demikian nilai budaya masih dianggap sebagai variabel penting dalam pelaksanaan demokrasi. Seperti dinyatakan oleh Inglehart (2000: 96) bahwa dalam jangka panjang, demokrasi tidak hanya didasari pada perubahan institusi atau perilaku elit politik, melainkan keberlangsungannya akan tergantung pada nilai dan kepercayaan dari masyarakat awam di wilayahnya.

Dahl (1997: 34) memperkuat gagasan bahwa konsolidasi demokrasi menuntut budaya demokrasi yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi. Ia melandaskan penekanannya pada pentingnya budaya demokrasi pada asumsi bahwa semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan menghadapi krisis, dan budaya demokrasi yang tertanam dengan kuatlah yang akan menolong negara-negara demokrasi melewati krisis tersebut. Implikasinya proses demokratisasi tanpa budaya demokrasi yang mengakar menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional atau konflik sosial, atau krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan yang terpecah. Sejalan dengan pemikiran Dahl, Huntington (ibid: 258) memfokuskan pada isu budaya demokrasi dalam hubungan antara kinerja dan efektifitas pemerintah demokratis baru dan legitimasinya, sebagai bentuk kepercayaan publik dan elit politik terhadap sistem nilai demokrasi. Budaya demokratis harus berarti adanya pemahaman bahwa demokrasi bukanlah panacea. Karena itu, konsolidasi demokrasi terjadi bila masyarakat menyadari bahwa demokrasi merupakan solusi dari masalah tirani tetapi belum tentu untuk masalah lain (ibid: 263). Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umumnya akan ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektifitas kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum akan mampu menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Tantangan bagi konsolidasi demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan tidak justru hanyut oleh permasalahan-permasalahan itu.

2.      Politik pembangunan Singapura.

Singapura tumbuh menjadi negara maju di kawasan yang sedang berkembang banyak mendapat tantangan dari segi politik maupun ekonomi. Tantangan ini muncul dari tingkat domestik dan tingkat eksternal. Pada tingkatan domestik banyak masalah politik dan sosial yang harus dihadapi baik dari awal kemerdekaan hingga pada saat ini. Sedangkan pada tingkat eksternal, kondisi ekonomi politik luar negeri berpenaruh kedalam perekonomian negara Singapura. Hal ini dapat terlihat dari beberapa fenomena resesi dalam proses pembangunan Singapura. Antara lain krisis tahun 1973,1985, dan krisis Asia 1997. Pada tahun 1997 krisis keuangan di Asia dipicu oleh kejatuhan nilai tukar mata uang Bath dan memberikan efek Domino terhadap kejatuhan mata uang lainnya di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina dan juga Singapura. Singapura adalah bagian dari jaringan keuangan dan perdagangan di Asia Tenggara.

Perekonomian Singapura saat ini tidak bisa terlepas dari bagaimana ia melakukan liberalisasi dari sejak merdeka hingga saat ini. Karena hubungan ekonomi yang erat tersebut, krisis sosial 1997 membuat pertumbuhan ekonomi Singapura sempat terhambat. Krisis pada tahun 1997 sebenarnya pernah dihadapi oleh Singapura pada tahun 1985. Sehingga pada saat menghadapi krisis 1997 Singapura sudah mempunyai persiapan tertentu seperti hutang luar negeri yang rendah, tingkat tabungan yang tinggi, besarnya tingkat cadangan devisa, tingginya aliran Foreign direct Investment (FDI), dan rendahnya tingkat inflasi. Kemampuan pemerintah untuk menjaga lingkungan politik yang stabil menjadi salah satu faktor penahan dampak krisis. Posisi PAP yang berkuasa sejak tahun 1995 hingga sekarang menunjukkan betapa dominannya partai ini. PAP yang kuat dapat memberikan kondisi politik yang stabil. Sehingga pemerintah Singapura dapat mengatur strategi untuk menanggulangi guncangan ekonomi lebih mudah. Berjalan atau tidaknya kebijakan ekonomi Singapura ditentukan oleh latar belakang politik dalam negeri yang stabil. Untuk itu PAP berusaha mempertahankan kedudukan dominannya di parlemen dan badan eksekutif sejak tahun 1965. Kemampuan politik PAP ditunjukkan dengan

mengalahkan Barisan Sosialis (BS) tahun 1965, kemudian Worker’s Party (WP) pada pemilu-pemilu berikutnya.

Liberalisasi kebijakan ekonomi adalah bagian dari strategi pembanguan Singapura. Pemerintah menjalankan strategi pembangunan yang berorientasi internasional dan melakukan keterbukaan ekonomi. Proses liberalisasi ditujukan pada tahapan-tahapan perubahan orientasi kebijakan pembangunan. Misalnya pada tahap awal pembangunan beberapa tahun setelah merdeka, pemerintah Singapura mengubah orientasi kebijakan dari industri subtitusi impor ke industri ekspor (1963-1966). Selanjutnya pembangunan ekonomi dikembangkan kearah pembangunan sector manufaktur, teknologi dan jasa.

Singapura dikenal sebagai negara yang sifatnya Very Open Re-Export Economy (VORE). Ini sebabnya liberalisasi perdagangan telah dilakukan sejak awal untuk kebutuhan-kebutuhan ekspor ulang.8 Pada tahun 1967 Singapura sudah mulai mengurangi kuota, digantikan dengan tarif untuk melindungi industri-industri baru dalam negeri. Walaupun tarif pada saat ini dianggap sebagai tarif tertinggi Singapura dari seluruh tahap pembangunan, tetapi tarif Singapura dianggap rendah pada saat itu. Kemudian jumlah quota mulai dikurangi pada tahun 1973, dan jumlah tarif yang diturunkan secara cepat. Sehubungan dengan adanya ASEAN prefenrential Tarif Arrangement (PTA)pada tahun 1978, Singapura semakin mempercepat proses liberalisasi perdagangan. Pada tahun 1994 hampir semua tarif berada dibawah 5%, kecuali untuk komoditas yang sangat dibatasi yaitu kendaraan motor. Menjelang tahun 1998 hingga tahun 2000 hampir semua komoditi import tidak kenai tarif atau tarifnya nol.

Pemerintah Singapura juga berupaya untuk meningkatkan layanan institusi finansialnya agar berstandar internasional. 11 Misalnya 1971, Bank Sentral Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) melonggarkan batasan-batasan terhadap ijin masuk bank-bank asing ke Singapura. Kemudian pada tahun 1978, MAS meliberalisasikan penukaran dollar Singapura (S$) terhadap mata uang lainnya. Dengan demikian baik warga Singapura maupun warga asing barhak membawa dana dalam bentuk dollar singapura ke luar maupun ke dalam. Walaupun transaksi masih dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank sentral. Sejak kebijakan tersebut mata uang Singapura menjadi Hard Currency. Pelaku pelaku pasar dapat membeli atau menjual dollar Singapura di pasar devisa (foreign exchange).

Bagaimanapun liberalisasi ekonomi juga dapat merusak stabilitas domestic lewat pergerakan modal yang cepat.  Menyadari hal ini pemerintah singapura menyiapkan langkah yang lebih hati-hati dalam melakukan liberalisasi. Untuk program liberalisasi finansial, pemerintah Singapura selalu mengadakan batasanbatasan tertentu terhadap pergerakan modalnya agar tidak mengganggu ekonomi domestik. Salah satu contoh pembatasan ini adalah prinsip Non-Internasionalisasi dollar singapura.  Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dampak fluktuasi dari nilai tukar mata uangnya terhadap kestabilan ekonomi. Prinsip tersebut juga digunakan bank sentral untuk memonitor keluar masuknya dollar Singapura. Alasan utamanya adalah jika cadangan devisa lari dari Singapura dalam jumlah besar bisa mengakibatkan resesi ekonomi.

Lingkungan eksternal yaitu lingkungan internasional dan kawasan Asia Tenggara merupakan penunjang proses pembangunan dan perjalanan liberalisasi Singapura menjadi negara maju. Kawasan Asia Tenggara menjadi tempat untuk memajukan perekonomian domestik. Dapat dikatakan kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang potensial bagi kemajuan industrial lokal Singapura. Menyadari ini pemerintah mengadakan program regionalisasi tahun 1990-an awal bagi industri-industrinya.

Kebutuhan industri ini memotivasi Singapura untuk secara aktif ikut terlibat dalam kerjasama-kerjasama multilateral regional. Begitu pula dalam kerjasama liberalisasi ekonomi global seperti General Agreement on tarif and trade ( GATT ). Sebagai negara yang mengutamakan perdagangan bebas, Singapura mempunyai kepentingan-kepentingan sektoral yang perlu dicapai dalam kerjasama global untuk liberalisasi. Kerjasama liberalisasi global ini salah satunya dapat menjamin akses pasar bagi industri Singapura ke negara-negara maju. Proses liberalisasi kebijakan-kebijakan Singapura tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan dan periodesasi pembangunannya. Sejak tahun 1959 Singapura memperoleh kemampuan politik dari pemerintah inggris untuk memerintah sendiri. Pada saat ini People Action Party (PAP) memenangkan kekuasaan politik untuk menentukan strategi apa yang harus dijalankan pada wilayah Singapura. Pada awalnya ini sudah mempunyai sejarah menjadi pelabuhan perdagangan. Kondisi sosial saat ini meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, perumahan yang

tidak layak huni, rendahnya fasilitas kesehatan, dan tingginya tingkat pengangguran. Kegiatan ekonomi saat ini meliputi perbankan, pengapalan regional, pemuatan transportasi dan beberapa kegiatan industri pengolahan menengah. Melihat kondisi sosial yang buruk ini PAP tidak mempunyai pilihan lain selain melihat industrialisasi sebagai jalan untuk meningkatkan pekerjaan.

Singapura secara resmi bergabung dengan federasi malaysia tahun 1963. Lee Kuan Yew dari PAP melihat pilihan untuk bergabung dengan federasi Malaysia adalah sebuah pilihan agar Singapura dapat mengembangkan pasar melalui penyatuan ekonomi dan politik. Cara ini selain dapat memberikan keamanan politik dikawasan juga memberikan dukungan secara ekonomi bagi Singapura.

D. Perencanaan pembangunan Singapura.

Perencanaan pembangunan Singapura diawali dengan dibentuknya Economic Development Board (EDB) tahun 1961. Badan ini bertugas untuk mengatur peningkatan industri, misalnya dengan memberikan pinjaman dan kemudahan untuk lahan industri. Salah satu kemudahan yang diberikan untuk memajukan industry adalah dengan pemberian kebebasan pajak selama 5 tahun untuk industri yang padat tenaga kerja. Pemerintah juga mencetuskan rencana pendidikan 5 tahun yan meliputi: perlakuan yang sama untuk pendidikan Melayu, Cina, Tamil dan Inggris, serta penekanan pada ilmu alam dan Matematika. Salah satu faktor yang diyakini memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan Singapura adalah tabungan masyarakat yang disebut sebagai Central Provident Fund ( CPF ).19 CPF mulai diberlakukan pada tahun 1955 sebagai kewajiban menabung untuk dana pensiun bagi pekerja. Dana yang dipinjam

pemerintah dari CPF banyak digunakan untuk membantu Housing Development Board (HDB) membangun perumahan. Selain itu CPF juga banyak digunakan untuk investasi publik dan sekuritas.

Pertumbuhan industri Singapura yang sifatnya subtitusi impor pada masa ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi politik internasional sebelum kemunculan pandangan neoliberalisme. Setelah Singapura melepaskan diri dari federasi malaysia pada tahun 1965, Singapura barulah mengubah strategi pembangunan yang bersifat keluar dan berorientasi ekspor.

1.  Strategi Orientasi Ekspor dan Peningkatan Ekonomi Awal (1965-1978)

Setelah lepas dari federasi Malaysia Singapura, PAP (People Action Party) harus mulai membangun perekonomian Singapura. Awal pembangunan Singapura ini dilatarbelakangi oleh ketidak stabilan politik dalam negeri dengan munculnya kekuatan Partai Barisan Sosiallis (BS) menjadi oposisi dari PAP dan kecemasan akan hilangnya sokongan kekuatan dari Inggris. Pada tahun 1967 pemerintah Inggris menyatakan akan menarik mundur pangkalan militer pada tahun 1971.

Masalah utama Singapura pada awal pembangunan adalah tingginya tingkat pengangguran, jadi tindakan pada saat ini adalah dengan meningkatkan lapangan pekerjaan. Stategi substitusi import harus segera ditinggalkan karena hubungan dengan Malaysia sudah terputus, artinya akses pasar industri Singapura berkurang besar. Kemudian industrialisasi dengan tarif pada saat itu sangatlah susah sebagai negara yang kekurangan sumber daya alam. Kebijakan publik awal yang dikeluarkan sebagai peralihan substitusi import ke industri orientasi ekspor adalah Economic Expansion Incentives Act tahun 1967.

Kebijakan ini tujuannya untuk menarik investasi asing untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk Singapura. Kebijakan ini antara lain meliputi pembebasan pajak yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan teknologi dan pemasukan bagi Singapura. Pajak yang dibebaskan bisa mencapai 15 tahun tergantung pada keuntungan yang diberikan perusahaan–perusahaan asing tersebut. EDB (Economic Development Board) pada tahun 1968 diganti menjadi Development Bank of Singapore (DBS) untuk menguasai area perindustrian seperti Jurong Town Corporations.

Liberasi perdagangan awal yang dilakukan Singapura juga meliputi pengurangan quota pada tahun 1967 kemudian digantikan dengan tarif. Dan tariff Singapura pada tahun 1965-1967 tetap dianggap rendah bagi standar internasional pada saat itu. Tarif perdagangan terus berjatuhan pada tahun 1970an. Pada tahun 1973 jumlah tarif telah jatuh hingga 197 komoditi dan quota telah menurun hingga 3, dan memajukan perdagangan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah Singapura mempunyai beberapa prinsip untuk melakukan liberalisasi perdagangan. Prinsip itu meliputi:

● Pertama, sudah ada satu komitmen untuk melakukan perdagangan bebas dengan pemikiran mengenai tingkat proteksi yang rendah dan konsumen dan produsen dapat berhubungan langsung dengan harga-harga internasional.

● Badan perdaganagan singapura telah mengupayakan stategi peningkatan ekspor, terutama lewat peningkatan infrastruktur dan aturan fiskal yang selektif.

● Berbeda dengan negara-negara berkembang lainya, kebijakan ‘open arms’ terhadap Multinational Corporations (MNCs) telah dikembangkan pesat awal proses industrialisasi.

● Bagian dari kebijakan perdagangan adalah liberalisasi perdagangan melalui integrasi ekonomi, terutama melalui ASEAN.

● Kebijakan makro ekonomi, termasuk rejim pasar devisa, ditujukan untuk mempertahankan daya saing dan aliran investasi asing ke Singapura, juga rendahnya inflasi dan stabilitas harga domestik.

2.      Tahap Pengaturan Ekonomi dan Diversifikasi (1979-1989)

Liberalisasi sektor perdagangan dan finansial sebenarnya sudah mulai memasuki tahap mapan pada periode ini. Stategi orientasi ekspor yang dijalankan sebelumnya didukung oleh penurunan tarif perdagangan pada tahun 1969 dan seterusnya. Pada periode ini tantangan yang dihadapi Singapura adalah :

● Pasar tenaga kerja yang ketat bersamaan dengan peningkatan tuntutan pada tingkat gaji.

● Munculnya negara-negara yang mempunyai tenaga kerja jauh lebih murah yang menjadi pesaing bagi investasi MNCs. Kondisi ini dapat menggoyang ekonomi Singapura yang mengutamakan sumber daya tenaga domestic sebagai daya tarik investasi asing jangka panjang.

● Perlunya resesi tahun 1985 yang membuat Singapura lebih berhati-hati dalam melakukan liberalisasi.

● Suara oposisi politik PAP tahun 1981 meningkatkan pertanyaan terhadap hegemoni PAP.

Periode ini diawali dengan kebijakan di sektor publik High wage policy tahun 1979. Walaupun perusahaan multinasional mulai meningkatkan aktivitas modalnya di Singapura, tetapi kekhawatiran akan persaingan untuk pasar tenaga kerja domestik meningkat. Ini disebabkan karena negara-negara berkembang lain yang mempunyai tenaga kerja murah dan kemungkinan munculnya proteksi pasar dari negara-negara maju. Maka dengan kebijakan High wage pemerintah meningkatkan motivasi bagi pekerjanya untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi bila mempunyai nilai tambah seperti keahlian dan pengetahuan teknologi. Bagi sebagian kalanga akademisi kebijakan ini menjadi salah satu faktor pemicu resesi tahun 1985.

Pemerintah mengarahkan kebijakan perdagangan singapura menuju ekspor barang dan jasa yang mempunyai nilau tambah tinggi seperti teknologi dan keahlian. Untuk itu Singapura membentuk national productivity board tahun 1981. Berbagai insentif pajak diberikan kepada reseach and development (R&D). Pada tahun 1980 pemerintah melihat perlunya diversifikasi ekonomi, sehingga dalam rancangan pembangunan ekonominya ditekankan:

1. Singapura harus mengadakan diversifikasi pada kegiatan ekonominya kearah jasa informatif, seperti komputer, medis, dan pergudangan.

2. untuk mengurangi ancaman proteksionisme, pasar dikembangkan kenegara berkembang.

Rancangan ini di sampaikan oleh Goh Chok Tong dalam pidato tahun 1980.

Secara konsisten singapura ikut serta dalam liberalisasi perdagangan dunia seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Keinginan untuk menurunkan tarif lewat PTA tahun 1978 tidak memuaskan dan mengecewakan buat Singapura. Rencana untuk meningkatkan kerjasama dibidang industri tidak mencapai hasil yang telah disepakati dalam kerjasama penurunan tarif ini. Kelemahan PTA ini terlihat pada jumlah total perdagangan intra ASEAN yang hanya meliputi kurang dari 20% dari keseluruhan total perdagangan. Berbeda dengan segitiga pertumbuhan Indonesia-Singapura-

Malaysia pada tahun 1989 yang dapat dikatakan cukup sukses. Pada awalnya segitiga pertumbuhan ini merupakan ide untuk saling menunjang dan melengkapi dalam sumberdaya ekonomi dan memancing pertumbuhan di Johor dan Riau.

Tahun 1981 dan 1982 pertumbuhan ekspor Singapura mulai menurun. Kondisi yang tidak menguntungkan ini timbul bersamaan dengan meningkatnya biaya tenaga kerja dalam negeri. Biaya tenaga kerja meningkat karena besarnya tuntutan masyarakat, sehingga pemerintah mengantisipasi dengan kebijakan kenaikan gaji pegawai selama 3 tahun. Kebijakan ini menyebabkan biaya tenaga kerja meningkat tajam antara tahun 1980-1985. Kemudian kontribusi pegawai lewat CPF (central provident fund) juga ditingkatkan secara bertahap dan mencapai angka tertinggi sebesar 25% pada tahun 1985.

Sebagian kalangan akademisi menganggap kebijakan High wage policy terlalu cepat untuk dilaksanakan sehingga menurunkan daya saing domestik dan merupakan sebuah kesalahan kebijakan yang memicu resesi. Tetapi bagi pemerintah kebijakan ini adalah demi mengurangi tuntutan sosial dalam negeri. Berbeda saat 1970-an ketika pertumbuhan Singapura sedang mencapai puncaknya, peningkatan gaji riil tetap dijaga dibawah pertumbuhan produktivitas riil. Masyarakat sadar akan hal itu, dan selanjutnya ketidak puasan menyebar dikalangan masyarakat pada awal tahun 1980-an. Kemudian NWC( National Wages Council) mengeluarkan kebijakan

baru agar tuntutan ini tidak mengharap kepada penurunan rasa percaya terhadap pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan.

3.  Tahap pematangan Ekonomi (1990-2000)

Pada bulan November 1990 Perdana Mentri Lee kuan Yew diganti oleh Goh Chok Tong. Diharapkan pergantian kepemimpinan ini dapat memajukan status negara Singapura baik dipandang dari sisi domestik atau eksternal. Segera setelah Goh Chok Tong memegang jabatan PM, ia meluncurkan visinya dalam sebuah dokumen yang dikenal The Next lap. Rencana ini adalah untuk segera membangun ekonomi Singapura dari sebuah negara industri baru menjadi sebuah negara maju. Isi dari The Next Lap dituangkan dalam SEP (Strategic Economic Plan) tahun 1990 mencakup 8 Strategi trust, antara lain :

1. Memperkuat sumber daya manusia.

2. Meningkatkan kerja-tim nasional

3. Berorientasi internasional

4. Menciptakan iklim kondusif bagi inovasi

5. Membangun sektor jasa dan manufaktur

6. Mengutamakan pembangunan ulang ekonomi

7. Menjaga daya saing internasional dan

8. Mengurangi kerawanan (vulnerability)

Liberalisasi perdagangan yang dilakukan Singapura sudah sampai tahap yang matang. Misalnya antara tahun 1991-1994 tarif di Singapura sudah sangat rendah. Pada tahun 1994 penurunan tarif mencapai dibawah anggka 5 %.27 Sehubungan dengan hal itu penetrasi impor meningkat sangat tinggi ke Singapura. Penetrasi impor Singapura yang sedemikian tinggi antara lain karena :

1. Pertumbuhan perdagangan industri dalam negeri pesat selama dua decade terakhir yang meningkatkan pertumbuhan industri.

2. Tingkat konsumsi warga Singapura yang cukup besar.

Pembatasan impor ini juga senantiasa dikurangi sesuai dengan kebutuhan Singapura dan penilaian pemerintah.

Dalam melakukan liberalisasi perdagangan, Singapura menyikapi organisasiorganisasi

kerjasama dunia dengan aktif. Misalnya menjadi tuan rumah pada acara ASEAN Summit yang keempat pada bualan januari 1992, yang isinya membicarakan tentant AFTA yang sudah direncanakan pada tahun 1989. Kemudian juga pada bulan September 1992 juga menjadi tuan rumah bagi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik.

Liberalisasi Ekonomi Periode 1965-1978

	Reformasi Finansial		Reformasi Perdagangan
Juni 1967 1971 1972 Mei 1973 Juni 1973 1968-1973 1975 1978 1975-1980	Pemisahan mata uang bersama dari Common Currency Board menjadi dollar Singapura, malaysia ddan Brunnei Mendirikan ACU untuk mengurusi mata uang asing, dan menjalankan transaksi internasional khusus dibawah kondisi aturan dan pajak Memakai USD sebagai mata uang intervensi Pemisahan stock market bersama dengan Malaysia. Dengan pemisahan ini SES didirikan. Floating dollar policy, mata uang tidak dipatok pada USD, dibiarkan mengambang. 3 ijin jenis bank diberlakukan : 1968→ Full Licensed bank 1971→ Restricted lisenced bank 1973→ Offshore lisenced bank Multicurrency peg, mata uang dipatok pada mata uang negara-negara partner dagang utama Liberalisasi dollar Singapura, mata uang Singapura bebas dipertukarkan Kebijakan stabilisasi dengan cara apresiasi nilai tukar oleh mas	1967 Agustus 1973 1973 1977	Pengurangan Kuota dan digantikan dengan tariff Ikut dalam perundingan GATT di Tokyo, dan meratifikasinya (Tokyo Round 1973-1979) Pengurangan jumlah tarif dan tersisa hanya padda 197 komoditi. Ikut dalam ASEAN preferential Tarif Arrangement. Tidak memuasskan karena hanya meliputi kurang dari 20 % total perdagangan ASEAN
	Kebijakan Publik dan Investasi		Kejadian Politik
1966 1967 1968 1968 1973	Beralih kepada Export promotion stategy Economic Expansion Incentive Act: Pembebasan pajak dan pemberian insentif pada industry Employment dan Industrial Relation Act Pengatuan kembali EDB berubah menjadi Development bank of Singapore yang mengurusi daerah perindustrian Investment promotion strategy, peningkatan industri menufaktur padat tenaga kerja	1965 1966 Juli 1967 1968 1972 1973 1976	BS memboikot parlemen, dan memberikan PAP kekuasaan penuh terhadap parlemen hingga tahun 1984 Akhir konfrontasi dengan Indonesia ASEAN dibentuk PAP memenangkan pemilu dan menag sebanyak 84,4% suara PAP menang pemilu dengan suara 69.05 Krisis minyak dunia PAP menang pemilu dengan suara

Liberalisasi Ekonomi Periode 1979-1989

	Reformasi Finansial		Reformasi Perdagangan
1980 1981 1981 1981-1985 1986	Mematok kembali dollar Singapura pada USD, untuk memperoleh stabilitas dan fixed rate Strong Singapore Dollar Policy, untuk menangkal inflasi dengan cara mangadakan apresiasi MAS mengapresiasikan Dollar, untuk mengurangi inflasi dari negara-negara OECD Singapura memperketat kebijakan nilai tukar, tidak terjadi leberalisasi 1983-1984 MAS melakukan kontrol modal yang ketat Beralih pada multi currency peg	1983 12`1986 1989	Didirikan Singapore Trade and Development Board untuk mengurusi kerjasama perdagangan, liberalisasi perdagangan, dan peningkatan kualitas perdagangan Mengikuti perundingan GATT di Uruguay (UruguayRound 1986-1993) Menjadi anggota APEC dengan tujuan menyalurkan kepentingan liberalisasi perdagangan.
	Kebijakan Publik dan Investasi		Kejadian Politik
1979 1981 Maret 1985 1985 1986 1986	High Wage Policy, untuk membantu kebijakan perdaganagan di arahkan kepada perubahan ke ekspor teknologi dan skill barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah. Mendirikan National Produktivity Board yang mengurusi peningkatan produktivitas pekerja Privatisasi BUMN, untuk membantu efisiensi, kemudian dimantapkan untuk membantu tumbuhnya pengusaha kecil di Singapura Menaikkan tingkat kontribisi CPF hingga 25% CPF diturunkan bertahap untuk mengurangi biaya tenaga kerja, dari 25% menjadi 10% kontribusi EDB mengeluarkan Local Industrial Upgrading Program	1979 1980 1981 1984 Desember 1984 1985 1988 1988 1988 1989	Krisis minyak ke dua, meningkatkan tekanan infasi global. Pertumbuhan negara-negara OECD melambat. PAP menekan pemilu dengan suara 75,5 % By-Election di daerah Anson dimenangkan oleh WP sebesar 51,01% suara Pemilu, kolisi oposisi meraih 35% suara, pertama kalinya banyak pemilih yang berada dibawah usia 40 tahun. PAP mereformasi kabinet dan parlemen dengan kader-kader yang lebih muda.Goh Chok Tong menjadi wakil PM Timbul resesi ekonomi di Singapura,karena berbagai faktor yang salah satunya karena terpengaruh pertumbuhan OECD yang melambat BS melebur dengan WP dan bernaung dibawah nama WP PAP memenangkan pemilu dengan suara pemilih sebesar 61,8%. Tetapi berhasil merebut kursi parlemen sebanyak 80 kursi dan 81 kursi Mr. Jeyaretnam pemimpin Wp dikeluarkan dari parlemen dan aktifitas politiknya dibekukan hingga November 1991 Pembentukan segitiga pertumbuhan 3 negara Sijori (Singapura,johor-Malaysia dan Riau-Indonesia)

Liberalisasi Ekonomi Periode 1990-2000

	Reformasi Finansial		Reformasi Perdagangan
1991-1994 1992 1996 Juni 1997 November 1997 Desember 1997 1998 Mei 1999 Desember 2000	Meningkatkan jumlah aktivitas perbangkan, memberikan ijim beroperasi sesuai standar Mengikuti bank for Internasional Settlement (BIS) mengenai CAR sebesar 8%. Kemudian ditingkatkan hingga 12% oleh MAS. Liberalisasi prinsip non-internasionalisasi dengan mengijinkan perusahan asing menukar asetnya dalam dollar Singapura di SES Melebarkan Finansial, mengurangi batasan untuk peminjaman bank komersial. Mendirikan financial sector Review Group untuk membantu liberalisasi sektor finansial lebih lanjut Tiga badan dibentuk untukmembantu FSRG dalam meningkatkan liberalisasi finansial. Lee Hsien Loong menetapkan standar supervisi baru dari MAS, membebaskan konsultatif Five Years Liberalization Package untuk Bank komersial. Standar Bank baru yang lebih berkualitas Liberalisasi non- internasionalisasi Dollar Singapura. Pembatasan arus modal pinjam bagi warga dan warga negara asing diturunkan.	Januari 1992 1991-1994 Januari 1995 Desember 1996 1998 1998 1998	ASEAN summit yang ke empat di Singapura membentuk AFTA dengan 6 anggota termasuk Singapura. Tarif diturunkan secara cepat, kebanyakan tarif sudah dibawah 5%, kecuali untuk minuman berakohol dan mobil WTO terbentuk, dan Singapura langsung menjadi anggota tetap setelah meratifikasi GATT tahun 1973 Menjadi tuan rumah WTO Ministerial Meeting yang pertama Hampir semua tarif impor mencapai angka nol, kecuali untuk minuman berakohol dan mobil Tarif diesel diturunkan Pembebasan impor diturunkan dari 0,7% ke 0,5%
	Kebijakan Publik dan Investasi		Kejadian Politik
1990 1990 1991 1993 1993 1991-1995 Februari 1998 1998 1998	Mengeluarkan Strategic Economic Plan 1990 yang diadopsi dari dokumen Goh Chok Tong The Next Lap Divestasi total United Industrial Coporation Insentif pajak untuk perusahaan lokal, menjamin tumbuhnya perusahaan kecil dan menengah. Singtel diprivatisasi sebagian Program regionalisasi, GLC diekspansi keluar Singapura. Tujuan utama asia tenggara Fase pertama dari NTP, menarik teknologi ke Singapura,Pemberian insentif penelitian pada universitas lokal dan perusahaan Meningkatkan standar keterbukaan untuk mengelola CPF. Agar investor CPF dapat ikut menentukan keputusan MTI mengeluarkan kebijakan pengurangan total biaya gaji sebesar 15% CPF dikurangi sebesar 10%	November 1990 Agustus 1991 September 1991 1993 1994 1996 Januari 1997 1999	Goh Chok Tong menggantikan posisi Lee Kuan Yew sebagai PM Pidato nasional Goh Chok Tong untuk klarifikasi posisi politiknya dan mengumumkan pemilu lebih awal PAP memperoleh suara sebesar 61 % pada pemilu, turun sebesar 2,2% dari pemilu sebelumnya. Pemilihan presiden Ong Cheng Teong Pemilu diundur Mengeluarkan Parliamentary Elections Act yang isinya mengubah daerah pemilihan GRC dan SMC, serta meningkatkan kursi parlemen dari 81 menjadi 83 PAP memenangkan pemilu dengan suara lebih dari pemilu 1991 Pemilihan presiden S. R. Nathan

E. Hubungan ekonomi Singapura dengan ASEAN dan Indonesia.

1. Singapura dan Kerjasama Ekonomi Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara adalah rumah dimana Singapura memajukan perekonomian. Sebagai bagian dari kawasan yang berkembang pesat, Singapura menyadari bahwa keaktifan dirinya akan memberikan keuntungan-keuntungan dalam menunjang pembangunan dan liberalisasi yang dilakukannya. Kemudian sebagai negara kecil, posisi politiknya dapat semakin ditingkatkan bila Singapura mempunyaikekuatan tersendiri dalam hubungan diplomasi berupa kemampuan ekonomi.

Kerjasama ekonomi ASEAN sudah dimulai sejak ASEAN dibentuk karena ASEAN berupaya menghindarkan isu-isu rawan seperti politik. Sebagai negara yang mengutamakan perdagangan, Singapura selalu terlibat dalam kerjasama ekonomi kawasan utama ini.

Setelah ASEAN terbentuk tahun 1967, diadakan beberapa ASEAN Ministerial Meeting (AMM) yang isi nya membahas kerjasama sektoral seperti makanan, pengapalan dan pariwisata.28 Pertemuan-pertemuan ini sebenarnya telah membahas masalah ekonomi terutama di dalam masalah perdagangan yang lebih bebas antara negara-negara anggota, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan perlunya kerjasama yang lebih erat. Pada tahun 1972 AMM ke lima diadakan di Singapura dan tercetus ide mengenai perlunya kerjasama regional untuk isu industrialisasi dan liberalisasi. Ini disampaikan oleh perwakilan dari PBB yang dikenal dengan Robinson Report.29 Pada bulan februari 1977, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani

pembentukan PTA di Manila. PTA merupakan suatu mekanisme untuk meliberalisasikan perdagangan intra ASEAN dan merupakan suatu mekanisme yang dapat diterima negara-negara anggota-anggota pada saat itu. Terbentuknya PTA menandakan sudah ada suatu keinginan untuk mengadakan liberalisasi dari negaranegara sekawasan. Singapura sendiri sebagai negara yang melaksanakan liberalisasi dan bersifat terbuka terlebih dahulu, menginginkan arus perdagangan yang lebih besar dari negara-negara ASEAN. Pada tahun 1979, Singapura sudah menurunkan tarif hingga mencapai antara 0-10%. Penurunan tarif Singapura setelah PTA dilakukan karena pertama: Singapura harus melakukan keterbukaan untuk kepentingan ekonominya, kedua: karena peranannya sebagai pintu pelabuhan di Asia Tenggara berarti banyak melibatkan perdagangan internasional.

Kerjasama PTA membawa hasil yang sedikit, untuk pengurangan tarif hanya terbatas pada produk-produk yang terbatas dan disepakati. Misalnya pada tahun 1980 PTA hanya mencakup liberalisasi 2% dari total perdagangan intra ASEAN. Hingga tahun 1986 mencapai hanya 5% dari tahun 1987 hanya 337 dari 12,783 komoditas yang ditawarkan di PTA yang dikenakan peraturan tarif. Tidak berjalannya PTA dengan baik disebabkan karena negara-negara anggota( kecuali Singapura) tidak ingin mengikut sertakan komoditas-komoditas tertentu dalam kerjasama ini. Misalnya Fhilipina komoditas yang tidak diikuikan sebesar 25% dan Thailand 63%. Proses liberalisasi ekonomi di Singapura tentu lebih cepat dari negara lain karena secara aktif Singapura membuka dirinya dan mengikutsertakan dirinya dalam kerangka liberalisasi GATT. Tetapi setidaknya langkah awal untuk liberalisasi di kawasan Asia Tenggara sudah dimulai. Setelah terjadi resesi tahun 1985 dan melihat kondisi PTA, maka pada Manila Summit tahun 1987 muncul ajakan yang kuat untuk melakukan kerjasama ekonomi yang lebih tinggi. Dalam pertemuan ini memang ada peningkatan pembicaraan mengenai liberalisasi lebih lanjut. Negara-negara anggota PTA diharapkan mengurangi jumlah barang yang tidak diikutsertakan hingga 10%, dan komoditas yang diperdagangkan mencapai 50% dari total perdagangan intra ASEAN pada tahun 1992.

Keinginan untuk mendirikan area perdagangan bebas kemudian dihidupkan kembali oleh PM Thailand Anand Panyarachun dan di dukung oleh PM Singapura Goh Chok Tong pada tahun 1991. Pada pertemuan menteri luar negeri di Kuala Lumpur juli 1991, proposal ini diterima baik, dan mencapai kesepakatan mengenai pembentukan FTA di bulan oktober 1991. Secara formal AFTA dibentuk tahun 1992 di Sinapura bulan januari 1992.

2. Hubungan dengan Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hubungan ini ditandai dengan kerja sama ekonomi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhit, Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia. Kerja sama antara Indonesia dan Singapura juga meliputi beberapa bidang, termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup.

Hubungan antara Indonesia dan Singapura kebanyakan didorong karena kedekatan geografis. Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia. Wilayah negara kota ini dikepung wilayah Indonesia di bagian barat, selatan, dan timur, terjepit di antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara adalah pendiri ASEAN, dan negara anggota Gerakan Non-Blok dan APEC.

Terletak di jalur perdagangan bahari tersibuk di Selat Malaka, menjabat sebagai salah satu pusat utama perdagangan dunia, perdagangan dengan dan melalui Singapura menjadi penting bagi Indonesia untuk menyediakan jalur perdagangan ke seluruh dunia. Begitu juga sebaliknya, pengusaha Indonesia juga penting bagi Singapura. Perdagangan adalah motivasi umum utama kedua negara hubungan luar negeri, masing-masing mitra adalah mitra dagang utama satu sama lain.

Volume perdagangan Indonesia-Singapura mencapai $36 miliar AS ($29,32 miliar AS). Singapura merupakan investor luar negeri teratas bagi Indonesia, dengan total kumulatif dari US $ 1,14 miliar pada 142 proyek. Perdagangan antara kedua negara juga mencapai sekitar $68 miliar AS pada tahun 2010. Pada saat yang sama, ekspor non-migas Indonesia ke Singapura adalah yang tertinggi di kawasan asia tenggara.

Bab 3. Penutup

Kesimpulan

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959.

Liberalisasi kebijakan ekonomi adalah bagian dari strategi pembanguan Singapura.

Alasan Singapura melakukan liberalisasi ialah karena negara Singapura sejak awal melakukan keterbukaan, rasa ketidak amanan adalah argumen penting yang membuat pemerintah Singapura tetap ikut aktif berpartisipasi mengamankan kepentingan ekonomi politiknya. Salah satunya disebabkan karena kondisi Singapura sebagai negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam.

Daftar pustaka

Anonim. (2012, Mei 12). Singapura. Dipetik Maret 17, 2014, dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas: http://id.wikipedia.org

Information Division, Ministry of Communications and Information. 1985. Singapore Facts and Pictures 1985. Singapore: Ministry of Communications and Information

Subardo, R. (2012, April 17). Antara Soeharto, Mahathir, dan Lee Kuan Yew. Dipetik Mei 17, 2012, dari Kompasiana: http://kompasiana.com

Zakaria, F. (1994, April ). A Conversation With Lee Kuan Yew. Dipetik Mei 17, 2012, dari Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.com

Ilham, M. (2012, Mei 17). Diktator Itu Bernama Lee Kuan Yew . Dipetik Mei 20, 2012, dari Kompasiana: http://www.kompasiana.com

Muharromah, D. O. (2010, Januari 14). Analisis Pemikiran Politik Lee Kuan Yew: Hubungan Strategis Antara Otoriterisme, Demokrasi, dan Kebijakan Pembangunan. Dipetik Mei 20, 2012, dari All About Domestic and International: http://go-one-go.blogspot.com